Hari Jadi Provinsi Jatim Ke74, Gubernur Singgung Soal Stunting

Hari Jadi Provinsi Jatim Ke74, Gubernur Singgung Soal Stunting

Surabaya – Wali Kota Probolinggo Habib Hadi dan Wakil Wali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri menghadiri launching Hari Jadi Provinsi Jawa Timur (Jatim) ke-74 yang bertema “Semangat Nawa Bhakti Satya Menuju Jawa Timur Sejahtera”. Digelar di halaman Kantor Gubernur Jatim,  Rabu (18/9) pagi, acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa,. Sekretaris Daerah (Sekda)Provinsi Jatim Heru Tjahyono, Ketua PKK Jawa Timur Arumi Bachsin, wali kota/bupati dan wakilnya serta sekda se-Jawa Timur. Selain kegiatan tersebut, dilakukan kegiatan lain untuk memeriahkannya seperti senam bersama, pertandingan bola voly, penanaman pohon cempaka dan matoa serta peresmian mobil buatan anak SMK. Wali Kota Probolinggo dan Wakil Wali Kota Probolinggo turut mengikuti serangkaian acara tersebut sampai selesai. Gubernur Jawa Timur dalam sambutannya menyampaikan peran Provinsi Jatim sangat besar untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. “Dimana pertumbuhan perekonomian nasional mencapai 5,1 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sudah mencapai 5,51 persen. Betapa signifikannya peran Jawa Timur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ucap Khofifa. Gubernur juga ingin terus...
Read More
Pemenuhan Berkas LPPD Kota Probolinggo

Pemenuhan Berkas LPPD Kota Probolinggo

Kamis, 08 Agustus 2019, Inspektorat Provinsi Jatim. Salah satu kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh bagian pemerintahan untuk mengumpulkan berkas LPPD Kota. LPPD merupakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertujuan mewujudkan prinsip-prinsip otonomi daerah yang lebih mandiri, maju dan sejahtera, jadi penting bagi Kota Probolinggo untuk meningkatkan nilai LPPD ini. Pelaporan LPPD ini pengumpulannya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir pelaporan ini bertujuan meninjau proses kerja pemerintah daerah masing-masing sehingga tak urung LPPD sebagai salah satu acuan kinerja pemerintah daerah. Proses pengiriman dilakukan sendiri oleh Kasubag Otonomi Daerah dan Inspektorat Kota Probolinggo ke Inspektorat Provinsi IRBAN Kesra menemu Ibu Rani, prosesnyapun tak sebentar dikarenakan harus mengisi dan menyerahkan sendiri IKK yang belum terpenuhi sebelumnya. Dan Kegiatan pengiriman pemenuhan berkas LPPD berakhir dengan baik dengan diterimanya data baik softcopy ataupun hardcopy yang lengkap tampa catatan oleh Provinsi. Berikutnya adalah menunggu pengumuman hasil nilai oleh provinsi tentang LPPD. Kegiatan pemenuhan berkas ini sendiri sudah dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan yang dibantu oleh Inspektorat Kota...
Read More
Updating Profil Kelurahan Kota Probolinggo

Updating Profil Kelurahan Kota Probolinggo

Rabu, 24 Juli 2019, Sabha Bina Praja. Bagian Pemerintahan kembali membuktikan komitmennya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Dengan mengundang 2 (dua) orang narasumber, yaitu Tenaga Ahli Data Desa Center (DDC) dan Tenaga Ahli Profil Kelurahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bagian Pemerintahan menyelenggarakan kegiatan Pemutakhiran Profil Kelurahan se Kota Probolinggo yang diikuti oleh seluruh operator website Prodeskel di masing-masing Kelurahan. ProDesKel adalah aplikasi web yang digunakan untuk mengukur potensi dan perkembangan desa / kelurahan dimana semua diatur dalam Permendagri 12 tahun 2019 terdapat 3 unsur utama yaitu 1. Data Dasar Kelurahan, 2. Potensi Desa dan Kelurahan, 3. Tingkat Perkembangan Prodaskel. Alamat aplikasi prodaskel ini di website adalah http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id. Adapun urgensi pemutakhiran data Profil Kelurahan pada web ini adalah bahwa data yang dihasilkan oleh Prodeskel ini nantinya akan digunakan untuk pengambilan kebijakan Pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi sekaligus memutakhirkan data kewilayahan berdasarkan kondisi riil yang ada di lapangan. Kegiatan ini dibagi...
Read More

Deliniasi Batas Wilayah Kelurahan

Senin, 29 Juli 2019, Bagian Pemerintahan. Salah satu hal paling penting bagi suatu Pemerintah Daerah adalah kejelasan batas daerah. Karena itu, kedatangan Tim Deliniasi Batas Wilayah dari Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah momen penting bagi Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo. Secara peraturan perundangan, batas terluar Kota Probolinggo telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 Tahun 2009 dan ditegaskan dengan patok batas yang telah dipasang sepanjang garis batas tersebut. Tidak berhenti di sana, batas wilayah yang juga perlu ditetapkan dan ditegaskan adalah Batas antara Kecamatan dan Kelurahan. Dan untuk tujuan itu juga, Tim BIG yang terdiri dari 4 (empat) orang tenaga ahli pemetaan datang ke Pemerintah Kota Probolinggo. Dengan mengundang seluruh lurah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, tim tersebut menetapkan garis batas wilayah masing-masing kelurahan menggunakan metode kartometrik. Metode kartometrik adalah cara penetapan garis batas, titik lokasi pada peta di atas kertas/gambar lokasi. Penetapan batas yang dilakukan dengan tanpa merubah batas yang sudah ada, tapi hanya memverifikasi garis...
Read More

Melihat Potensi Kelurahan Lewat Lomba Kelurahan Jati Kampung Seni

Hari Selasa, 14 Mei 2019 menjadi momen yang tidak biasa bagi Lurah Jati, Endah Dwi K. Pasalnya, Kelurahan Jati termasuk dalam nominasi 6 (enam) besar Lomba Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019. Untuk masuk dalam nominasi tersebut, memang tidak mudah. Sejumlah aspek dan indikator penilaian harus dipenuhi sebagai standar kategori Kelurahan Berkembang. Tidak hanya sampai di situ, inovasi dan kreatifitas bersama masyarakat serta sinergitas dengan tiga pilar merupakan hal yang dituntut untuk ada dan selalu ditingkatkan. Penilaian terhadap perkembangan kelurahan ini merupakan program rutin yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo. Tidak hanya untuk menjadi ajang lomba, tapi yang lebih utama, adalah program ini dapat menjadi sarana penilaian bagi setiap Kelurahan yang ada di Kota Probolinggo. Harapannya, bahwa kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan dapat terukur dengan baik. Penyelenggaraan penilaian Lomba Kelurahan Terbaik Tahun 2019 ini agak sedikit berbeda. Karena secara mekanisme lomba, setiap Lurah se-Kota Probolinggo wajib untuk memaparkan potensi dan inovasi yang ada di wilayahnya masing-masing secara langsung...
Read More

LPPD Kota Probolinggo

Jumat (27/4), Wali Kota Rukmini hadir pada upacara peringatan ke-XXII Hari Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur di halaman kantor Gubernur Jawa Timur. Rukmini yang pagi itu mengenakan pakaian korpri lengkap terlihat begitu sumringah di tengah2 Kepala Daerah lainnya. Pasalnya,  Rukmini tak hanya hadir sebagai undangan. Namun, Ia juga akan menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo atas prestasi kinerja status “Sangat Tinggi” dengan skor 3,2442. Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2016. Penghargaan diberikan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100-53 Tahun 2018 Tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional. Kota Probolinggo berada pada urutan ke-24 dari 93 daerah kota secara Nasional dengan kode bintang (**) dua. Rukmini menuturkan ini merupakan wujud semangat seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Probolinggo dalam melaksanakan LPPD dengan kinerja terbaiknya.  “Saya tidak menyangka bisa mendapat penghargaan ini setelah vakum selama dua tahun. Karena tahun ini Pemerintah Kota Probolinggo baru memulai dan merintis lagi. Mudah-mudahan dapat terus, sampai bisa mendapat penghargaan...
Read More

Kunjungan Dari Blitar

Selasa, 15 Mei 2018 merupakan hari yang istimewa bagi Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo karena mendapat kunjungan kerja dari Pemerintah Kota Blitar. Adapun materi yang sedang ingin dipelajari adalah tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pelaksanaan PATEN di Kota Probolinggo. Dalam paparannya Kepala Bagian Pemerintahan, Dra. Ina Lusilinawati, M.Si. menyampaikan tentang kondisi umum Kota Probolinggo dan dilanjutkan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan dan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang ada. Disampaikan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo telah melaksanakan proses pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Walikota No 34 Th 2007. Dalam perjalanannya, Peraturan Walikota ini telah mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali, yang terakhir dengan Perwali No 3 Tahun 2014 ttg Perubahan Ketiga Perwali no 34 Tahun 2007. Secara total beberapa kewenangan Walikota yang telah dilimpahkan kepada Camat adalah sebanyak 46 kewenangan dari 16 OPD teknis mulai dari pelayanan sampai dengan non pelayanan. Dalam hal pelaksanaan PATEN, disampaikan bahwa seluruh Kecamatan di Kota Probolinggo telah ditetapkan sebagai Kecamatan Pelaksana...
Read More