SETDA KOTA PROBOLINGGO
Bagian Pemerintahan Kota Probolinggo
Pembahasan difokuskan pada rencana pelaksanaan penandatanganan KSB/MoU antara Wali Kota Probolinggo dengan pihak terkait, serta PKS antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dan CV Gayo Papan Lestari
Pemerintah Kota Probolinggo dalam melakukan pemantauan secara langsung terhadap kondisi titik-titik batas wilayah di lapangan. Melalui peninjauan langsung, kondisi faktual di lapangan dapat diketahui sekaligus menjadi bahan untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan dan kejelasan batas wilayah
aplikasi yang dikembangkan sebagai media pengelolaan seluruh data kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, baik dengan instansi pemerintah, lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun pihak lainnya. Melalui aplikasi ini, proses registrasi, penyimpanan, monitoring, hingga pelaporan dokumen perjanjian kerja sama dapat dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem
Wali Kota mengimbau kepada penerima manfaat agar menggunakan bantuan secara bijak dan tidak langsung menghabiskannya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi memanfaatkannya sebagai modal usaha produktif.
Pemerintah Kota Probolinggo bersama Pengadilan Agama Kota Probolinggo menandatangani Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, bertepatan dengan penyelenggaraan Diskusi Hukum Koordinator Wilayah Pengadilan Agama se-Malang Raya yang digelar di Kota Probolinggo
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo.
Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kota Probolinggo memiliki 1 Kepala Bagian yang membawahi 3 Subkoordinator yang dijabat oleh Analis Ahli Muda yaitu 1 Sub Koordinator Kerjasama dan Kewilayahan, 2 Sub Koordinator Pemerintah Kecamatan dan yang 3 adalah Sub Koordinator Pelaporan Pemerintahan Daerah dimana setiap sub koordinator memiliki staf analis, pengolah data, PTT Adminitrasi, dan PTT Teknis.
Berdasarkan Peraturan Walikota No 3
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerahdan Staf Ahli (1) Bagian
Pemerintahan, mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Pemerintahan
dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, mengoordinasikan,
memantau dan mengevaluasi di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan
sub urusan kebakaran serta melaksanakan pembinaan administrasi di
bidang administrasi kewilayahan dan kerjasama, pemerintahan kecamatan
dan pelaporan pemerintahan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BagianPemerintahan, mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan urusan di bidang kewenangannya;
b. pengoordinasian pelaksanaan program urusan di bidang kewenangannya;
c. pengoordinasian pelayanan administrasi urusan di bidang kewenangannya;
d. pelaksanaan pembinaan, pemantuan dan evaluasi urusan di bidang kewenangannya;
e. pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Bagian Pemerintahan;
f. pelaksanaan ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Bagian Pemerintahan; dan
g. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
