23 Juli 2024
Saat ini semua mengakses berbagai layanan digital. Karena itu diperlukan tim khusus penanganan keamanan data dan informasi, serta penanggulangan insiden siber
Bukan tanpa alasan, menurutnya, hasil coklit yang dilakukan oleh Pantarlih akan mempengaruhi seluruh prosesi tahapan penyelenggaraan Pilkada
Bapak ibu sekalian, jadi kami ini yang di pemerintah kota bersama baznas hampir tiap hari di bulan yang mulia, tiada hari tanpa santunan, tiap hari bakda maghrib dan isya itu keliling, Alhamdulillah
Bersama kita bisa. Percepatan ODF di Kota Probolinggo terwujud berkat dukungan dan kolaborasi bersama semua sektor. Bukan hanya pemerintah saja, tapi juga perusahaan, organisasi sosial, profesi dan masyarakat
Harapannya nanti kebersamaan dalam keberagaman yang sudah terjalin dengan baik selama ini, bisa terpelihara dan semakin erat
Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kota Probolinggo memiliki 1 Kepala Bagian yang membawahi 3 Subkoordinator yang dijabat oleh Analis Ahli Muda yaitu 1 Sub Koordinator Kerjasama dan Kewilayahan, 2 Sub Koordinator Pemerintah Kecamatan dan yang 3 adalah Sub Koordinator Pelaporan Pemerintahan Daerah dimana setiap sub koordinator memiliki staf analis, pengolah data, PTT Adminitrasi, dan PTT Teknis.
Berdasarkan Peraturan Walikota No 3
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerahdan Staf Ahli (1) Bagian
Pemerintahan, mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Pemerintahan
dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, mengoordinasikan,
memantau dan mengevaluasi di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan
sub urusan kebakaran serta melaksanakan pembinaan administrasi di
bidang administrasi kewilayahan dan kerjasama, pemerintahan kecamatan
dan pelaporan pemerintahan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BagianPemerintahan, mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan urusan di bidang kewenangannya;
b. pengoordinasian pelaksanaan program urusan di bidang kewenangannya;
c. pengoordinasian pelayanan administrasi urusan di bidang kewenangannya;
d. pelaksanaan pembinaan, pemantuan dan evaluasi urusan di bidang kewenangannya;
e. pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Bagian Pemerintahan;
f. pelaksanaan ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Bagian Pemerintahan; dan
g. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
