SETDA KOTA PROBOLINGGO
Bagian Pemerintahan Kota Probolinggo
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo.
Adendum Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan dan penguatan kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo
Pembahasan Kerjasama antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Pemerintah Kota Probollinggo
konsultasi teknis dan arah kebijakan penegasan batas kelurahan dan kecamatan kota probolinggo
Oleh karena itu, kita harus bersama-sama memastikan anak-anak kita mendapatkan gizi seimbang. Serta diharapkan ibu-ibu memahami pentingnya gizi, kita berikan kalender gizi disana supaya ibu-ibu juga mempraktekkannya di rumah ya, bukan hanya sekedar melihat tanggalnya saja,” tambah Evariani.
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kualitas pembangunan berbasis masyarakat yang terus berkembang di Kota Probolinggo. Lomba kelurahan menjadi instrumen evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, partisipasi warga, hingga inovasi di tingkat kelurahan
Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kota Probolinggo memiliki 1 Kepala Bagian yang membawahi 3 Subkoordinator yang dijabat oleh Analis Ahli Muda yaitu 1 Sub Koordinator Kerjasama dan Kewilayahan, 2 Sub Koordinator Pemerintah Kecamatan dan yang 3 adalah Sub Koordinator Pelaporan Pemerintahan Daerah dimana setiap sub koordinator memiliki staf analis, pengolah data, PTT Adminitrasi, dan PTT Teknis.
Berdasarkan Peraturan Walikota No 3
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerahdan Staf Ahli (1) Bagian
Pemerintahan, mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Pemerintahan
dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, mengoordinasikan,
memantau dan mengevaluasi di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan
sub urusan kebakaran serta melaksanakan pembinaan administrasi di
bidang administrasi kewilayahan dan kerjasama, pemerintahan kecamatan
dan pelaporan pemerintahan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BagianPemerintahan, mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan urusan di bidang kewenangannya;
b. pengoordinasian pelaksanaan program urusan di bidang kewenangannya;
c. pengoordinasian pelayanan administrasi urusan di bidang kewenangannya;
d. pelaksanaan pembinaan, pemantuan dan evaluasi urusan di bidang kewenangannya;
e. pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Bagian Pemerintahan;
f. pelaksanaan ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Bagian Pemerintahan; dan
g. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
