Kabar Rupabumi Kota Probolinggo

SOSIALISASI PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

TENTANG PENAMAAN RUPABUMI

Kamis, 07 Juni 2018 agenda kegiatan Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Walikota Probolinggo Tentang Penamaan Rupabumi peserta yang hadir saat itu ada sebanyak 100 orang undangan yang berasal dari 40 Kepala OPD se Kota Probolinggo dan 60 orang peserta sosialisasi yang berasal dari Kelurahan, Kecamatan dan OPD terkait di Kota Probolinggo. Acara Sosialisasi dibuka tepat pukul 08.30 WIB oleh Ibu Walikota Probolinggo Ibu Hj. Rukmini SH. M.Si. sendiri mengingat begitu pentingnya penamaan rupabumi ini sendiri didampingi oleh Kepala Bagian Pemerintahan Dra. Ina Lusilinawati, M.Si. dan Plt. Asisten Pemerintahan. Dalam sambutan Ibu Walikota sendiri menerangkan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) penguatan kelembagaan sebagai motor penggerak dalam kegiatan pembakuan nama rupabumi, (2) pentingnya pembakuan nama rupabumi (nama-nama geografi) sebagai bagian dari pengungkapan identitas, sejarah dan sekaligus salah satu potensi wisata, (3) penerapan konsep manajemen pengetahuan agar data dan informasi terkait rupabumi dapat terdokumentasi dengan baik serta mudah di akses dan (4) pembakuan nama rupabumi dengan mengedepankan kearifan lokal termasuk tidak menggunakan istilah asing secara berlebihan. setelah acara sambutan dari Ibu Walikota selesai, maka dilanjutkan dengan paparan oleh Bagian Pemerintahan yang diwakili oleh Nanang Hartono, S.Kom. selaku Kasubag Otonomi Daerah.

Nama rupabumi atau nama topografi atau nama-nama geografi atau nama-nama tempat adalah nama-nama yang digunakan untuk unsur-unsur alami maupun unsur buatan manusia yang berada di permukaan bumi. Di dalam kehidupan modern nama rupabumi dibakukan sebagai bagian dari tata administrasi pemerintahan yang baik (good governance). Bahwa nama rupabumi lebih dari hanya sekedar nama-nama tempat dalam suatu peta, tetapi nama-nama itu bersifat lokasional dan merupakan komponen dari sistem informasi yang terorganisir secara keruangan. Nama rupabumi merupakan suatu titik akses langsung dan intuitif terhadap sumber informasi lain yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan bagi para pembuat kebijakan dan manajer serta kerjasama di antara organisasi lokal, nasional dan internasional.

Acara sosialisasi diakhiri tepat pukul 11.00 WIB, besar harapan dari sosialisasi ini agar semua OPD terkait di Kota Probolinggo dapat menjalin kerjasama yang intensif guna pembakuan rupa bumi yang valid dan akurat.

Kunjungan Dari Blitar

Kunjungan Kerja Dari Blitar

Selasa, 15 Mei 2018 merupakan hari yang istimewa bagi Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo karena mendapat kunjungan kerja dari Pemerintah Kota Blitar. Adapun materi yang sedang ingin dipelajari adalah tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pelaksanaan PATEN di Kota Probolinggo.

Dalam paparannya Kepala Bagian Pemerintahan, Dra. Ina Lusilinawati, M.Si. menyampaikan tentang kondisi umum Kota Probolinggo dan dilanjutkan dengan proses penyelenggaraan  pemerintahan, khususnya pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan dan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang ada.

Disampaikan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo telah melaksanakan proses pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat sebagaimana telah tertuang dalam  Peraturan Walikota No 34 Th 2007. Dalam perjalanannya, Peraturan Walikota ini telah mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali, yang terakhir dengan Perwali No 3 Tahun 2014 ttg Perubahan Ketiga Perwali no 34 Tahun 2007.

Secara total beberapa kewenangan Walikota yang telah dilimpahkan kepada Camat adalah sebanyak 46 kewenangan dari 16 OPD teknis mulai dari pelayanan sampai dengan non pelayanan.

Dalam hal pelaksanaan PATEN, disampaikan bahwa seluruh Kecamatan di Kota Probolinggo telah ditetapkan sebagai Kecamatan Pelaksana PATEN melalui Peraturan Walikota nomor 19 Tahun 2016. Juga dijelaskan mengenai jenis pelayanan serta inovasi berupa aplikasi SiPATEN,SIAKEL, dan Si Jinggo dalam rangka memudahkan pelayanan serta pengumpulan data demografis dan kependudukan

Dalam kesempatan itu, rombongan Pemerintah Kota Blitar juga diajak untuk berkunjung ke Kecamatan Mayangan yang merupakan kecamatan percontohan dalam hal Pelayanan Publik maupun pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di wilayahnya.

 

LPPD Kota Probolinggo

KINERJA SANGAT TINGGI, WALI KOTA RUKMINI TERIMA PENGHARGAAN

http://humasprotokol.probolinggokota.go.id/v2/images/2018/april/lppd.JPG

Jumat (27/4), Wali Kota Rukmini hadir pada upacara peringatan ke-XXII Hari Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur di halaman kantor Gubernur Jawa Timur. Rukmini yang pagi itu mengenakan pakaian korpri lengkap terlihat begitu sumringah di tengah2 Kepala Daerah lainnya.

Pasalnya,  Rukmini tak hanya hadir sebagai undangan. Namun, Ia juga akan menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo atas prestasi kinerja status “Sangat Tinggi” dengan skor 3,2442. Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2016.

Penghargaan diberikan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100-53 Tahun 2018 Tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional. Kota Probolinggo berada pada urutan ke-24 dari 93 daerah kota secara Nasional dengan kode bintang (**) dua.

Rukmini menuturkan ini merupakan wujud semangat seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Probolinggo dalam melaksanakan LPPD dengan kinerja terbaiknya.  “Saya tidak menyangka bisa mendapat penghargaan ini setelah vakum selama dua tahun. Karena tahun ini Pemerintah Kota Probolinggo baru memulai dan merintis lagi. Mudah-mudahan dapat terus, sampai bisa mendapat penghargaan tertinggi yakni Parasamya Purnakarya Nugraha,” ungkap Wali Kota.

Kepala Bagian Pemerintahan Ina Lusilinawati menyebutkan kedepannya Pemerintah Kota Probolinggo di PAPBD (Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) akan menganggarkan  E-LPPD dengan membuat aplikasi. “Ke depan proses pengisian dan pengerjaan LPPD bisa terintegrasi dengan Simral (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan). Sehingga OPD tidak kesulitan dalam mencari data. Dengan begitu, saya berharap nilai LPPD bisa meningkat dan kategorinya semakin baik,” harap Ina sapaan akrabnya.

Pemberian penghargaan LPPD merupakan wujud apresiasi Pemerintah atas segala upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Bertujuan mewujudkan prinsip-prinsip otonomi daerah yang lebih mandiri, maju dan sejahtera.

Pemerintah Kota Probolinggo juga menjadi salah satu penyumbang kinerja terbaik untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu terbukti pada 25 April 2018 lalu, Soekarwo menerima Penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi yang berkinerja terbaik peringkat 1 Nasional 7 kali berturut-turut.

Soekarwo yang pagi itu bertindak sebagai Inspektur upacara menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pantas disebut sebagai Provinsi Parasamya. Ia mengucapkan banyak terimakasih kepada para pejabat Kabupaten/Kota sampai Kecamatan dan Desa se-Jawa Timur yang telah bekerjasama tak kenal lelah dalam memajukan daerah dan memberdayakan masyarakat sejalan dengan cita-cita otonomi daerah. “Prestasi kinerja ini membuktikan bahwa kerjasama sinergi disertai komitmen kuat akan membuahkan hasil yang terbaik,” tutur Pak De Karwo sapaan akrabnya.(Malinda/humas)