Angka Kemiskinan di Kota Probolinggo Turun, BPS Sebut Cerminan Keberhasilan Pemerintah Hadir untuk Warga

KANIGARAN — Pemerintah Kota Probolinggo mencatatkan capaian signifikan dalam penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kota Probolinggo per Maret 2025 turun menjadi 5,69%, dari sebelumnya 6,18% pada tahun 2024. Penurunan sebesar 0,49% poin ini diapresiasi sebagai hasil nyata dari kerja keras lintas sektor dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Kepala BPS Kota Probolinggo, Mouna Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo selama satu tahun terakhir.

Data tersebut diserahkan secara resmi kepada Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, dalam sebuah forum di ruang Command Centre, Rabu (10/9). Forum ini juga membahas metodologi terkini dalam memahami data kemiskinan secara lebih komprehensif.

"Penurunan angka kemiskinan ini tidak hanya dilihat dari segi statistik, tetapi juga menggambarkan bagaimana pemerintah hadir dan bekerja nyata di tengah masyarakat," ujar Mouna.

Menurut BPS, pengukuran kemiskinan kini tidak hanya mengacu pada angka absolut, tetapi juga memperhatikan indeks kedalaman kemiskinan, serta kualitas akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, keterampilan, dan layanan publik lainnya yang inklusif dan berkeadilan.

Dokter Amin menyampaikan bahwa upaya mengentaskan kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari penghasilan warga semata. Akses terhadap layanan dasar merupakan faktor krusial dalam menentukan apakah seseorang masuk dalam kategori miskin atau rentan secara struktural.

“Mungkin seseorang bekerja keras dan punya penghasilan cukup, tapi jika akses ke pendidikan, kesehatan, atau layanan dasar lainnya masih sulit dan mahal, maka secara struktural mereka tetap dalam kondisi rentan. Di sinilah pemerintah harus hadir, memastikan akses yang adil bagi semua,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menyediakan layanan publik yang sederhana, gratis, dan terintegrasi, seperti layanan administrasi kependudukan dan kesehatan dasar. Menurutnya, hal ini menjadi indikator utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan inklusi sosial.

“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya soal bantuan sosial. Yang terpenting adalah jaminan bahwa layanan publik itu mudah diakses, murah, tidak berbelit, dan tepat sasaran. Karena itu, kami terus memperkuat sistem layanan yang responsif, transparan dan ramah masyarakat,” tambahnya.

Rilis data kemiskinan 2025 ini akan menjadi acuan strategis Pemerintah Kota dalam menyusun kebijakan pembangunan selama satu tahun ke depan. Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan pembaruan data secara berkala, guna memastikan bahwa setiap intervensi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan secara akurat dan berkelanjutan. (yul/fa)