Ngopi Bareng Wartawan, Wali Kota Aminuddin Paparkan Capaian Ekonomi dan Jaga Kondusivitas Kota

KANIGARAN–Suasana hangat menyelimuti Elmat Café pada Rabu (17/9) siang. Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, bertemu langsung dengan para wartawan dalam acara Ngopi Bareng Wartawan. Tidak hanya memaparkan capaian ekonomi dan pembangunan, forum ini juga membuka ruang tanya jawab interaktif antara pemerintah bersama rekan-rekan media.

Mengawali sambutannya, Wali Kota Aminuddin mengajak hadirin untuk bersyukur bisa berkumpul dalam suasana akrab. Menariknya, ia sempat menyinggung makna nama “Elmat” yang merupakan singkatan dari eling mati. “Supaya kita selalu ingat tujuan akhir hidup ini. Jadi ngopi pun tetap ada pesan moralnya,” selorohnya, disambut tawa ringan peserta.

Wali Kota Aminuddin menyampaikan sejumlah capaian membanggakan Kota Probolinggo dalam enam bulan terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo mencapai 5,52% secara kumulatif, lebih tinggi dari angka nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Bahkan secara tahunan, pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,85%.

“Lebih menggembirakan lagi, angka kemiskinan turun signifikan sebesar 0,49% hanya dalam waktu enam bulan. Padahal, dalam lima tahun terakhir kita hanya turun 0,2%. Ini capaian luar biasa yang harus kita jaga bersama,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa geliat ekonomi harus ditopang berbagai kegiatan, termasuk melalui event besar seperti Batik In Motion yang akan digelar pada 19–21 September, sebagai rangkaian Hari Jadi Kota Probolinggo ke-666. Ajang ini ditargetkan memutar uang hingga Rp 2,5 miliar di Kota Probolinggo.

Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Rico Yumasri turut memberikan pandangan. Ia menegaskan bahwa kondusivitas yang terjaga di Kota Probolinggo tidak terjadi begitu saja, melainkan hasil kerja sama semua pihak, termasuk wartawan.

“Kontribusi media sangat terasa, baik dalam pemberitaan maupun di ruang media sosial. Isu-isu yang beredar bisa segera terverifikasi dan tidak melebar liar. Bahkan isu percobaan penculikan yang sempat meresahkan masyarakat sudah bisa diklarifikasi tuntas,” ungkapnya.

Kapolresta juga mengajak masyarakat tetap waspada terhadap segala bentuk kejahatan, tanpa perlu berlebihan menyikapi isu yang tidak benar.

Kepala BPS Kota Probolinggo, Mouna Sri Wahyuni, juga hadir memberi pencerahan terkait data statistik terkini. Ia menegaskan bahwa BPS menghasilkan data objektif, bukan pesanan.

“Angka kemiskinan Kota Probolinggo saat ini 5,69%, turun dari 6,18% pada 2024. Bahkan tingkat kedalaman kemiskinan juga membaik, hanya 0,36%. Angka ini menggambarkan efektivitas program pemerintah kota,” jelasnya.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang dicatat BPS di triwulan kedua 2025 mencapai 4,80%, ditopang oleh sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, hingga perdagangan dan transportasi.

Dalam sesi tanya jawab, Huda dari Memo X, menyampaikan tiga poin penting. Pertama, ia mengapresiasi hadirnya Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin, namun mendesak agar Perwali segera diterbitkan dan anggaran Rp 20 juta untuk 20 warga (Rp1 juta per orang) bisa ditingkatkan.

Kedua, ia meminta agar fungsi dan peran kepolisian dimaksimalkan dengan penambahan anggota Bhabinkamtibmas untuk memperkuat keamanan di wilayah. Ketiga, kepada BPS, Huda berharap lembaga statistik tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memberikan solusi konkret dan memperhatikan persepsi kemiskinan di masyarakat, bukan hanya fokus pada kemiskinan ekstrem.

Menjawab masukan tersebut, Wali Kota Aminuddin menjelaskan bahwa program bantuan hukum saat ini direalisasikan melalui kerja sama dengan Kejaksaan dalam bentuk restorative justice dan alokasi Rp 1 juta per kasus. “Tujuannya membangun masyarakat melek hukum, mulai dari tingkat sekolah menengah,” ujarnya.

Ia juga mengumumkan sejumlah event besar, antara lain Turnamen Bola Voli Nasional U-19 dan event Jawa Timur 10K, yang diharapkan menggerakkan perekonomian lokal dan menjadi agenda rutin. Selain itu, wali kota menanggapi ide pesta kembang api laut yang diusulkan nelayan. “Potensial jadi ikon akhir tahun, tapi perlu kajian keamanan lebih dulu,” katanya.

Menanggapi soal keamanan, Kapolres Probolinggo Kota menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah personel memang klasik, tetapi bukan alasan untuk tidak optimal. “Polisi hadir sebagai problem solver di tengah masyarakat. Selain Polisi RW, ada Bhabinkamtibmas berbasis desa/kelurahan yang rutin turun ke lapangan. Rasio personel memang belum ideal, tapi yang ada akan kami kelola maksimal. Saya sendiri rutin mengecek aktivitas anggota,” tegasnya.

Ia memastikan tetap memperjuangkan tambahan personel melalui mekanisme nasional, sembari menguatkan kolaborasi tiga pilar (Pemda, TNI, dan Polri) dalam menjaga kondusivitas.

Kepala BPS Kota Probolinggo, Mouna, menegaskan bahwa pihaknya terikat UU Statistik Nomor 16 Tahun 1997 sebagai penyedia data dasar dan pembina statistik sektoral. “Kami memang bukan eksekutor, tetapi selalu memberi insight kepada pemerintah kota. Sebentar lagi kami akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Mohon dukungan teman-teman agar warga tidak takut didata, karena tanpa data, kebijakan bisa salah arah,” ujarnya.

Wakil Ketua LSM LIRA Kota Probolinggo, Cahyono menyampaikan dua catatan. Pertama, meski ekonomi tumbuh, pengangguran masih tinggi. Ia mendorong pemerintah agar perusahaan di Kota Probolinggo memberi prioritas tenaga kerja lokal. Kedua, ia menyoroti harga pupuk subsidi yang dijual lebih tinggi dari HET di lapangan. Ia mendesak Wali Kota dan Kapolres Probolinggo Kota segera melakukan sidak.

Menjawab itu, Wali Kota Aminuddin menyampaikan sejumlah program ketenagakerjaan, mulai dari kerja sama dengan perusahaan swasta untuk menampung ribuan tenaga kerja, hingga dukungan Koperasi Merah Putih yang akan menyalurkan dana bergulir bagi UMKM. “Kami sedang dorong agar setiap kelurahan punya minimal 600 UMKM aktif. Dengan skema dana Rp 3 miliar per koperasi, potensi serapan tenaga kerja bisa ribuan orang,” jelasnya.

Sementara terkait pupuk, Kapolres Rico Yumasri memastikan akan menindaklanjuti. “Kami akan koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk inventarisasi masalah harga pupuk. Kalau ditemukan pelanggaran hukum, pasti ditindak,” tegasnya.

Menutup pertemuan, Wali Kota Aminuddin menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, media, pengusaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam pembangunan Kota Probolinggo. “Ngopi bareng ini bukan sekadar ngobrol, tapi membangun sinergi. Dengan komunikasi rutin, informasi bisa sampai ke masyarakat secara positif dan kondusivitas kota tetap terjaga,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Pj. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, para asisten dan staf ahli, perwakilan forkopimda, dan sejumlah kepala perangkat daerah. (mir/uby)