Pembinaan LKK Wujud Penguatan Administrasi Kependudukan di Tingkat Kelurahan

MAYANGAN - Dalam upaya memperkuat kinerja kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan serta meningkatkan kesadaran pentingnya administrasi kependudukan, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo menggelar Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Kamis (18/9) di Bale Hinggil.

Kegiatan ini dihadiri oleh 70 peserta yang terdiri dari Ketua RT/RW, Ketua Pokmas, kader posyandu, perwakilan TP PKK kelurahan dan kecamatan, Karang Taruna, serta LPM.

Plt. Lurah Sukabumi sekaligus Sekretaris Kecamatan Mayangan Angga Pramudya melaporkan kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk penguatan bagi pengurus LKK yang baru terbentuk. "Perlu adanya pembinaan dan penguatan khususnya dalam hal tertib administrasi kependudukan agar tidak terjadi penipuan," ungkap Angga.

Ia mengungkapkan bahwa belakangan ini marak penipuan berkedok pengurusan Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh pihak tidak bertanggung jawab. Menurutnya, Dispendukcapil telah menegaskan bahwa pengurusan IKD hanya dilakukan secara langsung, bukan melalui perantara. "Kami menemukan warga yang diarahkan oleh nomor tak dikenal untuk mengurus IKD. Padahal prosedur resminya tidak seperti itu," tegasnya.

Angga juga menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat terkait KK dengan tanda tangan elektronik. Ia berharap melalui kegiatan ini, peserta LKK dapat menyebarluaskan pemahaman bahwa dokumen digital seperti KK tidak perlu lagi dilegalisir, cukup dengan verifikasi melalui QR Code.

Sebagai tanda dimulainya acara, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin bersama Camat Mayangan Agus Dwiwantoro secara simbolis menyematkan rompi kepada Ketua RW 3 dan Ketua Karang Taruna Kelurahan Sukabumi.

Dalam sambutannya, wali kota menyatakan dukungannya atas program ini dan menekankan pentingnya "upgrade pengetahuan" dalam kepengurusan LKK yang baru, mengingat administrasi elektronik kini menjadi prioritas utama dalam pembangunan kota.

"Kita harus waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaga atau pribadi dalam pengurusan administrasi. Semua harus berbasis data yang jelas dan resmi," ucapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa data BPS kini dapat dimutakhirkan setiap tiga bulan dan sangat penting untuk berbagai program seperti UMKM, data kemiskinan, dan koperasi. Menurutnya, kegiatan ini selaras dengan arahan Kemendagri, termasuk soal peningkatan honor RT/RW, dukungan bagi UMKM, BPJS Ketenagakerjaan bagi Satlinmas dan posyandu pembinaan kader berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Kota Probolinggo justru sudah mendahului pusat dalam beberapa program. Penyeragaman dan pembinaan LKK menjadi prioritas untuk memastikan validitas data kependudukan," ujarnya.

Salah satu peserta LKK, Ketua Kader Posyandu Wijaya Kusuma RW 1 Merita mengaku senang adanya kegiatan ini. "Program-programnya sangat bagus, semoga bisa terwujud. Kendala kami saat ini salah satunya adalah warga yang sudah pindah tapi masih menggunakan alamat lama dalam KTP dan KK," jelasnya.

Sebagai narasumber dalam kegiatan ini hadir pula perwakilan dari Dispendukcapil Kota Probolinggo serta anggota Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo, yakni Syaifuddin dan Adit Triatmojo, yang memberikan pemaparan teknis mengenai pentingnya validitas data administrasi dalam mendukung berbagai program pemerintah. (dy/fa)