
Kepala Bagian Pemerintahan, Rachma Nurcahyarini, S.Sos., M.Si., membuka secara resmi Rapat Teknis Progres Entri Data Profil Kelurahan dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2025 di UPTD BLK Probolinggo, Kamis (23/10).
Probolinggo, 23 Oktober 2025 — Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo menggelar Rapat Teknis Progres Entri Data Profil Kelurahan dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2025, bertempat di Kantor UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Probolinggo, Kamis (23/10).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Pemerintahan, Rachma Nurcahyarini, S.Sos., M.Si., dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kelurahan di Kota Probolinggo, yang terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan serta Operator Profil Kelurahan. Dalam sambutannya, Rachma menegaskan pentingnya penyusunan Profil Kelurahan sebagai dokumen wajib tahunan yang harus diperbarui oleh setiap kelurahan. Ia menekankan bahwa penyusunan profil harus berbasis pada data yang akurat, terverifikasi, dan mencerminkan kondisi faktual di lapangan, bukan sekadar formalitas administratif.
Data Profil Kelurahan menjadi instrumen penting dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta berperan dalam evaluasi kinerja kecamatan dan penilaian lomba kelurahan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rachma menyampaikan bahwa aplikasi Prodeskel Kemendagri merupakan sistem resmi yang digunakan untuk proses input dan pelaporan data profil kelurahan. Sementara itu, aplikasi Epdeskel dimanfaatkan untuk memantau perkembangan dan melakukan evaluasi kinerja kelurahan secara berkelanjutan.
Rapat teknis ini juga menjadi sarana koordinasi dan pendampingan teknis bagi para operator kelurahan dalam menghadapi kendala saat entri data, sekaligus menyamakan persepsi terkait indikator serta bukti dukung yang diperlukan dalam proses penginputan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh kelurahan di Kota Probolinggo dapat menyelesaikan pembaruan data profil tahun 2025 secara tertib, akuntabel, dan berbasis digital, sehingga mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan tepat sasaran.